Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla mengevaluasi kembali kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
"Fraksi PAN meminta pemerintah menunda kenaikan harga BBM ini," ujar Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, melalui pesan tertulis, Selasa 18 November 2014.
Fraksi PAN mengusulkan agar pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan terlebih dahulu menerapkan pajak dan cukai pada moda transportasi mewah atau kendaraan ber-cc besar.
"Sudah seharusnya pemerintah terlebih dahulu bekerja nyata meningkatkan kualitas tata kelola gas, mengurangi biaya tinggi baik di sektor hulu dan hilir, bukannya langsung meminta rakyat untuk berkorban," kata dia.
Menurut Tjatur, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi sama sekali tidak tepat, karena diambil pada saat harga minyak dunia sedang turun dan negara-negara lain justru akan menurunkan harga BBM.
"Sejarah akan mencatat bahwa ini adalah satu-satunya kebijakan menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia turun yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berusia belum satu bulan," kata Tjatur.
Untuk itu, ia melanjutkan, Fraksi PAN meminta pemerintah menjelaskan secara rinci terkait penerapan harga dan program-program sosial yang akan dijadikan kompensasi.
"Fraksi PAN menolak negara ini dibawa ke sistem ekonomi neoliberal," katanya.